ALUR PENGAJUAN REAKTIVASI BPJS PBI

MUSYAWARAH DESA PENETAPAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2026

DESA LIMBASARI KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA

Pemerintah Desa Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, telah melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 secara serentak pada Senin, 29 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Limbasari mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.

Musdes penetapan APBDes tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Limbasari, Ibu Eni Purwati, serta dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat desa, dengan jumlah peserta sebanyak 55 orang.

Acara Musdes dipandu oleh Sekretaris BPD Desa Limbasari, Saudari Ari Isnaeni, selaku pembawa acara.

RANGKAIAN ACARA MUSYAWARAH DESA

Kegiatan Musdes diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh peserta Musdes sebagai bentuk penghormatan terhadap negara dan wujud semangat kebangsaan dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

SAMBUTAN KEPALA DESA LIMBASARI

Sambutan pertama disampaikan oleh Kepala Desa Limbasari, Ibu Halimah, S.AP. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan salam serta ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Musdes yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi dalam penetapan APBDes Tahun Anggaran 2026.

Kepala Desa menjelaskan bahwa proses penyusunan APBDes Tahun 2026 telah melalui tahapan yang sistematis dan sesuai regulasi, dimulai dari:

1. RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
3. Penetapan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
4. Penyusunan hingga penetapan APBDes

APBDes Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mengakomodasi lima pilar utama pembangunan desa, yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Selain itu, Kepala Desa juga menyampaikan bahwa dalam APBDes Tahun 2026 telah direncanakan pembiayaan untuk modal BUMDes serta dukungan ketahanan pangan desa, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Limbasari.

SAMBUTAN KETUA BPD DESA LIMBASARI

Sambutan kedua sekaligus pembukaan resmi Musdes Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2026 disampaikan oleh Ketua BPD Desa Limbasari, Ibu Eni Purwati. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan salam hormat, rasa syukur, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan Musdes.

Ketua BPD menjelaskan bahwa APBDes Tahun 2026 bersumber dari RPJMDes Kepala Desa, yang mengalami penambahan masa jabatan selama dua tahun, sehingga pagu anggaran yang digunakan masih mengacu pada pagu APBDes Tahun 2025. Namun demikian, Ketua BPD menegaskan bahwa APBDes Tahun 2026 masih sangat mungkin mengalami perubahan, mengingat adanya kebijakan baru bahwa Dana Desa (DD) Tahun 2026 akan mengalami pemotongan untuk dukungan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Lebih lanjut disampaikan bahwa:

• Lahan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) direncanakan menggunakan tanah bengkok Kepala Desa
• Lokasi KDMP berada di RT 003 RW 001 Dusun I Desa Limbasari, tepatnya di sebelah utara Jalan Usaha Tani
• Lokasi tersebut diperkirakan memerlukan pengurugan dan pengeringan
• Dengan adanya pemotongan anggaran untuk KDMP, beberapa kegiatan fisik yang telah dianggarkan berpotensi tidak dapat dilaksanakan

PEMAPARAN RENCANA APBDES TAHUN ANGGARAN 2026

Acara dilanjutkan dengan pemaparan Rencana APBDes Tahun Anggaran 2026 yang dibuka oleh Sekretaris Desa Limbasari, Bapak H. Khairun. Dalam penyampaiannya, beliau mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk memaparkan susunan APBDes Tahun 2026.

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa:

• Pemaparan APBDes telah dilakukan sebelumnya di tingkat Kecamatan Bobotsari pada 22 Desember 2025, pukul 10.00–12.00 WIB, bertempat di Aula Kecamatan Bobotsari
• Pada tanggal 29 Desember 2025, APBDes Tahun 2026 dilaksanakan penetapan secara serentak
• Camat Bobotsari akan memberikan sambutan secara virtual

Disampaikan pula bahwa:

• Dana Desa Tahun 2026 Kabupaten Purbalingga sebesar Rp297.652.480.000
• Dana Desa Desa Limbasari diperkirakan sebesar Rp354.114.000
• Jika mengacu pada pagu Dana Desa Tahun 2025 sebesar Rp1.104.845.000, maka alokasi dukungan Koperasi Desa Merah Putih diperkirakan sebesar Rp750.731.000

Selanjutnya, pemaparan rinci diserahkan kepada Kaur Keuangan Desa Limbasari, Saudara Soiman, selaku Bendahara Desa.

RENCANA PENDAPATAN DESA LIMBASARI TAHUN 2026

Kaur Keuangan menyampaikan bahwa total rencana pendapatan Desa Limbasari Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar:

Rp1.750.405.302, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)

• Rp49.480.000

2. Pendapatan Transfer Desa

• Dana Desa (DD): Rp1.104.845.000
• Alokasi Dana Desa (ADD): Rp519.280.000
• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR): Rp40.836.000
• Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK): Rp30.000.000
• Penerimaan Kerja Sama Antar Desa (Deviden): Rp5.564.302
• Pendapatan Bunga Bank: Rp400.000

RENCANA BELANJA DESA LIMBASARI TAHUN 2026

Total rencana belanja Desa Limbasari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.637.018.886, yang dialokasikan dalam lima bidang, sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Total Anggaran: Rp670.382.724

Bidang ini diarahkan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan administrasi, serta operasional kelembagaan desa.

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Desa

• Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa sebesar Rp67.220.000, bersumber dari ADD
• Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp365.088.000, bersumber dari ADD
• Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp17.945.736, bersumber dari ADD
• Penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD, serta kebutuhan administrasi lainnya) sebesar Rp29.739.389, bersumber dari ADD, PAD, Deviden, dan BHPR
• Penyediaan tunjangan BPD sebesar Rp30.725.000, bersumber dari ADD dan Deviden
• Penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, dan kebutuhan penunjang lainnya) sebesar Rp1.289.500, bersumber dari ADD dan BHPR
• Penyediaan insentif dan operasional RT/RW sebesar Rp37.200.000, bersumber dari ADD

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

• Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor desa sebesar Rp22.997.600, bersumber dari Dana Desa dan PAD

3. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

• Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa dan pembahasan APBDes (reguler) sebesar Rp2.970.000, bersumber dari Dana Desa dan PAD
• Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug desa non reguler) sebesar Rp9.237.500, bersumber dari Dana Desa dan PAD
• Pengembangan sistem informasi desa sebesar Rp5.864.000, bersumber dari Dana Desa
• Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, penjaringan perangkat desa, serta pemilihan BPD sebesar Rp66.473.000, bersumber dari PAD, BHPR, dan BKK Kabupaten

4. Sub Bidang Pertanahan

• Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp3.009.579, bersumber dari PAD, Deviden, dan BHPR

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Total Anggaran: Rp252.043.000

Bidang ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, infrastruktur dasar, dan lingkungan desa.

1. Sub Bidang Pendidikan

• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Nonformal milik desa (honor, pakaian, dan kebutuhan pendukung) sebesar Rp41.400.000, bersumber dari Dana Desa
• Dukungan sarana dan prasarana PAUD (APE dan kebutuhan pembelajaran lainnya) sebesar Rp9.858.500, bersumber dari Dana Desa

2. Sub Bidang Kesehatan

• Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes (obat-obatan, insentif, KB, dan lainnya) sebesar Rp51.916.000, bersumber dari Dana Desa
• Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, lansia, dan insentif kader) sebesar Rp79.766.000, bersumber dari Dana Desa
• Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan bagi masyarakat dan kader kesehatan sebesar Rp2.857.500, bersumber dari Dana Desa

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

• Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang sebesar Rp20.000.000, bersumber dari Dana Desa, dilaksanakan melalui Padat Karya Tunai Desa sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan

4. Sub Bidang Kawasan Permukiman

• Dukungan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi keluarga miskin sebesar Rp20.000.000, bersumber dari Dana Desa
• Pemeliharaan jamban umum/MCK umum sebesar Rp12.500.000, bersumber dari Dana Desa

5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

• Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho, dan media informasi lainnya) sebesar Rp3.745.000, bersumber dari Dana Desa

6. Sub Bidang Pariwisata

• Pengembangan pariwisata tingkat desa sebesar Rp10.000.000, bersumber dari Dana Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Total Anggaran: Rp33.580.000

Bidang ini difokuskan pada penguatan keamanan, kepemudaan, serta kelembagaan masyarakat desa.

1. Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

• Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban desa sebesar Rp14.640.000, bersumber dari PAD dan BHPR

2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

• Pembinaan Karang Taruna dan klub kepemudaan/olahraga tingkat desa sebesar Rp7.800.000, bersumber dari Dana Desa

3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

• Pembinaan LPM/LPMD sebesar Rp4.730.000, bersumber dari PAD
• Pembinaan PKK Desa sebesar Rp6.410.000, bersumber dari Deviden dan BHPR

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Total Anggaran: Rp660.043.500

Bidang ini menjadi prioritas utama dalam APBDes 2026 karena berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi masyarakat desa.

1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga

• Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan sebesar Rp9.312.500, bersumber dari Dana Desa

2. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

• Pengembangan sarana dan prasarana usaha UMKM dan koperasi sebesar Rp650.731.000, bersumber dari Dana Desa, yang secara khusus dialokasikan sebagai dukungan pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Total Anggaran: Rp20.696.662

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

• Kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana desa sebesar Rp2.969.662, bersumber dari Dana Desa

2. Sub Bidang Keadaan Mendesak

• Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebesar Rp18.000.000, bersumber dari Dana Desa

PEMBIAYAAN DESA

• Penerimaan Pembiayaan berasal dari SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp57.436.384
• Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp170.822.800 untuk modal BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih

SAMBUTAN CAMAT BOBOTSARI

Acara dilanjutkan dengan sambutan Camat Bobotsari, Bapak Aris Mulyanto, S.Ag, yang disampaikan secara virtual. Beliau menyampaikan salam hormat, ucapan syukur, serta doa agar seluruh pemerintah desa di Kecamatan Bobotsari dapat semakin baik dan maju ke depannya.

Dalam kesempatan tersebut, Camat Bobotsari juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Ibu kepada seluruh perempuan di Kecamatan Bobotsari serta mengucapkan selamat atas pelaksanaan Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2026.

PENUTUP

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2026 oleh Ketua BPD, Kepala Desa Limbasari, dan perwakilan masyarakat.

Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2026 Desa Limbasari ditutup dengan pembacaan hamdalah, sebagai ungkapan rasa syukur atas kelancaran dan kesepakatan bersama dalam proses penetapan anggaran desa.

Kecamatan Bobotsari gelar Kas Opname di satuan Pemerintah Desa Limbasari: Administrasi  sudah baik, namun demikian Sejumlah Catatan Menjadi PR Akhir Tahun

Bobotsari – Kecamatan Bobotsari melaksanakan kegiatan kas opname secara menyeluruh di Desa Limbasari sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan, administrasi perangkat desa, dan kinerja lembaga desa. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan seluruh kegiatan pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan ini tidak hanya memeriksa perangkat desa, namun juga lembaga penting lainnya seperti tenaga pendamping kesehatan, bidan desa, PKK, BUMDes, Koperasi Merah Putih, dan pengelola kegiatan sosial masyarakat. Pemeriksaan dipusatkan di Balai Desa Limbasari dengan pendampingan dari tim kecamatan yang membawa sejumlah instrumen pemeriksaan standar.

Pemeriksaan Detail Perangkat Desa

1. Sekretaris Desa (Sekdes)

Sekdes mendapatkan catatan positif. Seluruh administrasi umum tertib, lengkap, dan dikerjakan dengan baik, termasuk surat-menyurat, arsip kebijakan, serta dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan APBDes.

2. Kasi Pemerintahan

Kasi Pemerintahan mendapatkan penilaian yang sangat baik.
Seluruh buku administrasi, seperti:

• Buku administrasi kependudukan,

• Buku tanah desa,

• Buku keputusan desa,

• Buku administrasi pemerintahan lainnya,

dinilai lengkap, tertata, dan dikerjakan dengan sangat baik. Tim kecamatan memberikan apresiasi atas kerapihan dan keteraturan dokumen pada bagian ini.

3. Kasi Pelayanan

Bidang pelayanan juga memperoleh penilaian positif. Laporan dan pencatatan bantuan sosial disusun dengan baik dan jelas.
Tim kecamatan menyampaikan catatan khusus:

• Terdapat beberapa bantuan sosial yang dihentikan karena penerimanya terindikasi melakukan judol (judi online) dan terdapat penerima yang memiliki kredit aktif di bank, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai keluarga penerima manfaat.
  Secara umum, administrasi pelayanan dinilai baik, akurat, dan transparan.

4. Kasi Kesejahteraan

Seluruh dokumen bidang kesejahteraan tersedia. Namun terdapat dua catatan korektif:

• Buku rencana pembangunan belum diberikan stempel,

• Buku inventaris proyek dinilai belum lengkap dan harus segera diperbaiki.
  Meskipun demikian, dokumen lain sudah tersedia secara umum dan mudah dilacak.

5. Kaur TU dan Umum

Bagian tata usaha memperoleh catatan baik.
Seluruh buku administrasi:

• Buku inventaris,

• Buku agenda,

• Buku ekspedisi, dan lainnya

dinilai lengkap dan dikerjakan dengan baik.
Catatan kecil diberikan terkait kekurangan arsip SK, yang harus segera ditata dan dilengkapi.

6. Kaur Perencanaan  

Kaur perencanaan berhasil menunjukkan seluruh dokumen perencanaan secara tertib.
Administrasi lengkap, rapi, dan seluruh pekerjaan dilakukan tepat waktu, termasuk penyusunan dokumen siklus pembangunan desa.

7. Kaur Keuangan

Pemeriksaan pada bagian keuangan merupakan bagian paling krusial dalam kas opname.

Hasil pemeriksaan mencatat:

• Realisasi APBDes sudah lengkap,

• Seluruh pembukuan dan SPJ tersusun rapi,

• Masih terdapat kekurangan pada absensi perangkat desa dalam beberapa kegiatan.

Realisasi anggaran desa:

• Realisasi pendapatan mencapai 84% dari total pagu APBDes,

• Realisasi belanja mencapai 82%, menunjukkan progres yang cukup baik.

Namun masih terdapat dua anggaran besar yang belum terealisasi:

• Bantuan Provinsi: Rp 100.000.000,

• Bantuan Kabupaten: Rp 130.000.000.

Tim kecamatan menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang belum terealisasi harus diselesaikan sebelum akhir Desember, mengingat batas waktu penyerapan anggaran.

Pemaparan APBDes 2026 juga telah dijadwalkan dan akan dilaksanakan pada 11 Desember.

Pemeriksaan Lembaga dan Tenaga Pendukung Desa

1. PKK Desa Limbasari

PKK menjadi salah satu lembaga yang memperoleh apresiasi terbesar. Tim pemeriksa bahkan memberikan tepuk tangan karena:

• Administrasi PKK sangat lengkap,

• Kegiatan tertib, terdokumentasi, dan sesuai program,

• Terdapat swadaya internal dari tim PKK, terutama untuk kegiatan kesehatan.

Dalam pemeriksaan kesehatan keluarga, ditemukan 6 warga yang terindikasi TBC yang sudah dalam pantauan kader dan bidan desa.

2. Tenaga Pendamping Kesehatan & Bidan Desa

Administrasi pelayanan kesehatan berjalan baik.
Pencatatan pasien, laporan bulanan, dan dokumentasi program kesehatan keluarga dinilai lengkap dan sesuai ketentuan.

3. BUMDes Limbasari

BUMDes menjadi salah satu bagian penting yang diperiksa secara rinci.

Temuan pemeriksaan:

• Seluruh buku administrasi tersedia,

• Namun belum divalidasi oleh bendahara dan manajer BUMDes, sehingga menjadi catatan serius.

Progres usaha BUMDes saat ini:

• Unit peternakan: 22 ekor kambing aktif,

• Unit pertanian: hortikultura sedang berjalan,

• Unit café desa: sudah beroperasi,

• Unit jasa keuangan: Laku Pandai Bank Jateng,

• Unit resmil/selipan padi: dalam tahap pembangunan.

Rekomendasi dari tim kecamatan: administrasi keuangan harus diperbaiki, validasi data dilakukan secara benar, dan SOP pengelolaan BUMDes diterapkan secara lebih disiplin.

4. Koperasi Merah Putih

Koperasi ini masih tergolong baru berjalan.
Administrasi awal sudah ada, tetapi kegiatan usaha belum dimulai, sehingga menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti.

Pemeriksaan Para Kepala Dusun

Secara umum, seluruh kepala dusun telah melaksanakan administrasi wilayah dengan baik.
Namun hasil penilaian menunjukkan:

• Dusun 2 menjadi dusun dengan administrasi paling lengkap dan tertib,

• Dusun 1 dan Dusun 3 masih memiliki beberapa kekurangan yang harus disempurnakan.

Seluruh kadus diminta segera melengkapi kekurangan sebelum batas waktu akhir tahun.

Pemeriksaan Kegiatan Fisik

Dari sisi pembangunan fisik, tim kecamatan kembali mengingatkan bahwa seluruh kegiatan fisik wajib diselesaikan sebelum akhir Desember, termasuk kegiatan yang progresnya masih sedang berjalan.

Pengawasan lapangan akan dilakukan lagi jika diperlukan.

Catatan Akhir dari Camat Bobotsari

Camat Bobotsari memberikan catatan tegas bahwa:

• Seluruh kekurangan administrasi,

• Seluruh kegiatan yang belum terealisasi,

• Seluruh dokumen yang belum divalidasi,

harus diselesaikan sebelum penutupan tahun anggaran.

Beliau menekankan bahwa Desa Limbasari memiliki perangkat dan lembaga yang mampu bekerja dengan baik, hanya perlu memperkuat kedisiplinan administrasi dan percepatan realisasi anggaran.

PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PEMBENTUKAN TIM RKPDesa TAHUN ANGGARAN 2O26 DESA LIMBASARI DILAKSANAKAN MELALUI MUSYAWARAH DESA PADA JUMAT, 25 JULI 2025

Limbasari, 25 Juli 2025 — Pemerintah Desa Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, melaksanakan Musyawarah Desa pada hari Jumat, 25 Juli 2025 bertempat di Balai Desa Limbasari. Agenda utama musyawarah ini adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 dan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2026.

Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD Desa Limbasari, Eni Purwati, dan dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah desa, BPD, Ketua RT/RW, LPMD, kader desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari Kecamatan Bobotsari. Acara dipandu oleh Eni Purwaningsih, salah satu anggota BPD yang bertindak sebagai pembawa acara.

Rangkaian Acara Musyawarah

Acara dimulai pukul 13.00 WIB dengan pembukaan yang diawali pembacaan basmalah bersama, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat nasionalisme, serta ditutup dengan doa bersama agar kegiatan berjalan lancar dan membawa manfaat.

Selanjutnya memasuki sesi sambutan-sambutan, yang disampaikan oleh:

1. Drs. Suyadi, Sekretaris Camat Bobotsari, yang memberikan arahan terkait pentingnya fleksibilitas dan ketepatan dalam perubahan APBDes demi penyesuaian dengan kebutuhan dan situasi terkini desa Serta Singronisasi antara perencanaan desa dan kebijakan daerah.

2. Halimah, S.Ap, Kepala Desa Limbasari, yang menjelaskan latar belakang dan poin-poin utama perubahan anggaran, serta mengajak masyarakat untuk mendukung program-program pembangunan yang disusun Serta Urgensi Pembentukan Tim RKPDesa sebagai dasar perencanaan perencanaan pembangunan desa tahun 2026.

3. Ambar Nurwendah, Pendamping Lokal Desa, yang memberikan penjelasan teknis dan pendampingan administratif dalam proses perubahan APBDes.

4. Eni Purwati, Ketua BPD Limbasari, yang menutup sesi sambutan dengan menegaskan pentingnya musyawarah sebagai wujud demokrasi desa dan mengajak seluruh peserta menjaga semangat gotong royong dalam pembangunan. 

Fokus Perubahan APBDesa 2025

Dalam rapat tersebut, dibahas beberapa poin penting terkait perubahan APBDes, antara lain:

• Penyesuaian pendapatan desa sesuai dengan ketetapan terbaru dari pemerintah pusat dan daerah.

• Realokasi anggaran untuk program prioritas seperti infrastruktur dasar, penanganan stunting, dan ketahanan pangan.

• Penyesuaian Anggaran Sebagaimana Tercantum Dalam Aturan ( Keputusan Mentri Desa No 3 Tahun 2025 Tentang Panduan penggunaan dana desauntuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan, Peraturan Bupati Purbalingga Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian ,Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025,  dan Peraturan Bupati Purbalingga No 9 Tahun 2025 Tentang tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Purbalingga )

PEMAPARAN PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2025 DESA LIMBASARI: PENYESUAIAN ANGGARAN UNTUK EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN

Setelah sesi sambutan selesai, kegiatan Musyawarah Desa Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 Desa Limbasari dilanjutkan dengan pemaparan detail perubahan anggaran oleh Sekretaris Desa Limbasari, Bapak H. Khairun. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan secara rinci komponen perubahan baik dari sisi pendapatan maupun belanja desa.

Perubahan pada Pendapatan Desa Tahun 2025

Perubahan pertama yang dijelaskan terjadi pada Pendapatan Transfer Desa, yang semula sebesar Rp 1.771.955.000, mengalami kenaikan menjadi Rp 1.894.961.000. Rinciannya sebagai berikut:

• Alokasi Dana Desa (ADD):
  Semula Rp 530.375.000 → Menjadi Rp 519.280.000 (berkurang Rp 11.095.000)

• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah:
  Semula Rp 36.735.000 → Menjadi Rp 40.836.000 (bertambah Rp 4.101.000)

• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota:
  Semula Rp 0 → Menjadi Rp 130.000.000 (penambahan baru)

• Penerimaan dari Hasil Kerja Sama Antar Desa:
  Semula Rp 8.405.000 → Menjadi Rp 5.564.302 (berkurang Rp 2.840.698)

Sementara itu, Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), dan Bantuan Keuangan dari Provinsi tidak mengalami perubahan dalam revisi APBDes ini.

Perubahan pada Belanja Desa Tahun 2025

Perubahan kedua terjadi pada sisi belanja,

• Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Total belanja pada bidang ini mengalami pengurangan dari semula Rp 655.955.586 menjadi Rp 646.120.124, atau berkurang Rp 9.835.462. Perubahan rinciannya sebagai berikut:

• Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa:
  Semula Rp 32.326.500 → Menjadi Rp 17.945.736 (berkurang Rp 14.380.764)

• Penyediaan Operasional Pemerintah Desa:
  Semula Rp 31.680.500 → Menjadi Rp 35.473.802 (bertambah Rp 3.793.302)

• Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):
  Semula Rp 1.785.236 → Menjadi Rp 2.537.236 (bertambah Rp 752.000)

• Selain Itu di Bidang Pemerintahan Masih Tetap
• Bidang Pelaksanaan Pembanguan Desa. Total belanja pada bidang ini mengalami penambahan dari semula Rp 561.201.400 menjadi Rp 693.242.400, atau bertambah Rp 132.041.000. Perubahan rinciannya sebagai berikut:

• Pemeliharaan Gedung/Prsarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan:
  Semula Rp 00,00 → Menjadi Rp 130.000.000 ( penambahan baru)

• Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa:
  Semula Rp 00,00 → Menjadi Rp 2.041.000 ( Penambahan baru)

• Selain Itu di Bidang Pemerintahan Masih Tetap
• Bidang Pemeberdayaan Masyarakat. Total belanja pada bidang ini mengalami pengurangan dari semula Rp 505.153.700 menjadi Rp 283.476.200, atau berkurang Rp 221.677.500. Perubahan rinciannya sebagai berikut:

• Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa:
  Semula Rp 220.969.000 → Menjadi Rp 0,00 ( Di Rubah Ke Modal Bumdes Sesuai Dengan Keputusan Mentri Desa Nomor 3 Tahun 2025)

• Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa:
  Semula Rp 9.000.000 → Menjadi Rp 19.000.000 (bertambah Rp 9.000.000)

• Pengembangan Prasarana Koprasi, Usaha Mikro kecil dan Menenah ( UMKM ):
  Semula Rp 56.708.500 → Menjadi Rp 46.000.000 (berkurang Rp 10.708.500)

• Selain Itu di Bidang Pemerintahan Masih Tetap
• Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa. Total belanja pada bidang ini mengalami pengurangan dari semula Rp 114.249.413 menjadi Rp 112.917.677, atau berkurang Rp 1.331.736 . Perubahan rinciannya sebagai berikut:

• Kegiatan Penanggulangan Bencan:
  Semula Rp 2.649.413 → Menjadi Rp 1.317.677 (  Berkurang 1.331.736 )

• Selain Itu di Bidang Pemerintahan Masih Tetap
• Pengeluaran Pembiayaan ( Modal Bumdes ). semula Rp 00,00 menjadi Rp 220.969.000, atau berkurang Rp 220.969.000.

Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun Anggaran 2026

Agenda berikutnya adalah pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2026. Tim ini bertugas menyusun rencana kerja pemerintah desa untuk tahun anggaran berikutnya, berdasarkan hasil musyawarah dan penjaringan aspirasi masyarakat.

Tim dibentuk dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Proses pembentukan dilakukan secara musyawarah mufakat dan diumumkan langsung dalam forum.

Setelah di Sepakati Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun Anggaran 2026 Yaitu :

1. Pembina : Halimah S.Ap ( Kepala Desa Limbasari )
2. Kordinator : Joko Dwi Haryanto Nugroho S.Hut ( Kasi Pemerintahan )
3. Sekertaris : Ruli Sumartoyo S.Kom ( Kasi Pelayanan )
4. Anggota :   
   1. 1. 1. Mufidurrahman S.E  ( Kasi Kejahteraan )
         2. Adi Ismanto ( Kaur Perencanaan )
         3. Iklas Nur Hayati S.Kom ( Karang Taruna Desa Limbasari )
         4. Florena Bautiy Nofa Rita ( Bidan Desa Limbasari )
         5. Tofik Efendi ( Ketua PKRT Desa Limbasari )
         6. Dwi Yuda Prasetya ( KPMD Desa Limbasari )

Musyawarah berjalan dengan tertib, demokratis, dan penuh partisipasi, menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dengan dilaksanakannya perubahan APBDes Tahun 2025 Dan Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun Anggaran 2026 ini, diharapkan program pembangunan Desa Limbasari  dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, demi meningkatkan kesejahteraan seluruh warga desa.

Unduh Lampiran APBDesa Perubahan Tahun 2025

KEBUTUHAN FORMASI PENGISIAN

1. Pengurus : 5 Orang ( Ketua, Wakil Ketua Bidang Anggota , Wakil Ketua Bidang Usaha , Sekretaris, Bendahara )

PERSYARATAN

Persyaratan menjadi Pengurus meliputi:

1. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
2. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
3. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
4. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal, dan berdedikasi terhadap koperasi
5. Memiliki komitmen untuk menjalankan peraturan terkait Koperasi Desa Merah Putih Limbasari, apabila terjadi penyelewengan, pelanggaran siap dikenai sangsi dan hhukuman yang berlaku
6. Bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
7. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Pengurus.
8. Bersedia membayar simpanan wajib , simpanan pokok dan simpanan sukarela Peserta secara otomatis menjadi anggota koperasi
9. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan
10. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain dan
11. Tidak berasal dari unsur pimpinan desa.
12. Dapat mengoperasikan komputer dan software office.

TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran mulai tanggal 20 - 23 Mei 2025
2. Tempat Pendaftaran di Sekretariat Kantor Desa Limbasari, Jam Pelayanan pukul 08.00 - 16.00 WIB
3. Menyerahkan fotokopi KTP;
4. Menyerahkan fotokopi KK
5. Menyerahkan fotokopi Ijazah Terakhir
6. Mengisi Formulir Pendaftaran dan;
7. Mengisi pakta integritas yang di sediakan oleh panitia

Di Pagi yang cerah dan hangat dengan mentari yang tidak malu-malu menampakkan sinarnya, dilangsungkan acara tumpengan sebagai pembukaan kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) lanjutan di Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

Acara ini dihadiri langsung oleh Camat Bobotsari yaitu Bapak Aris Mulyanto, S.Ag. beserta Jajarannya, Kepala Desa Limbasari beserta Perangkat, Ketua BPD, Babinsa dan Babinkamtibmas serta seluruh pekerja dari warga Masyarakat Desa Limbasari.

Acara dibuka dengan sambutan oleh Kepala Desa Limbasari Ibu Halimah, S.AP beliau membuka acara dan menyampaikan beberapa hal terkait Anggaran Dana Desa yang yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan JUT dimaksudkan untuk Ketahanan Pangan dengan nominal Rp. 153.764.000.

Selanjutnya acara diteruskan dengan sambutan dari Bapak Camat Bobotsari, beliau menyampaikan agar rasa gotong royong dapat terus dilestarikan dan sinergitas antara warga Masyarakat dengan Pemerintah agar dapat dijaga dengan baik. Bapak Camat Bobotsari menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan agar ditingkatkan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan bagi seluruh warga.

Berikutnya acara ditutup dengan doa dan menikmati sajian tumpeng bersama dengan nikmat dan hikmat.